BUOL,SULTENG|FAKTAINFODESA – Guncangan terjadi di sektor kesehatan Kabupaten Buol pada Selasa (5/5/2026). Pelayanan di ruang Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokoyurli sempat terhenti selama beberapa jam setelah sejumlah dokter ahli menghentikan praktik sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran insentif daerah.
Insiden ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama pasien yang tengah menunggu penanganan medis. Namun, situasi segera direspons cepat oleh Pemerintah Kabupaten Buol. Wakil Bupati Buol,DR.Moh.Nasir Dj.Daimaroto,SH.,MH, langsung turun tangan memimpin rapat koordinasi darurat bersama para dokter ahli di Ruang Rapat RSUD Mokoyurli, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buol. Moh.Yamin Rahim,SH.MH
Menurut sumber internal rumah sakit, aksi penghentian pelayanan dimulai sekitar pukul 10.00 WITA. Para dokter spesialis, yang meliputi bidang penyakit dalam, bedah umum, obstetri-ginekologi, dan anak, secara serentak tidak memasuki ruang praktik mereka. Tidak ada spanduk atau orasi keras; protes dilakukan dengan cara “mogok diam” untuk menarik perhatian manajemen dan pemerintah daerah.
– Antrian pasien di poli spesialis menumpuk.
– Beberapa tindakan medis non-emergensi ditunda.
– Keluarga pasien mulai resah dan mengeluhkan ketidakpastian informasi.
Seorang petugas administrasi RSUD Mokoyurli yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Kami hanya diberi tahu pagi hari bahwa dokter-dokter berhalangan hadir karena ada ‘urusan mendesak’ dengan pemda. Tapi kami tahu ini soal insentif yang sudah tertunggak sejak bulan lalu.”
Merespons laporan tersebut, Wakil Bupati Buol segera menuju RSUD Mokoyurli. Bersama Sekda, ia menggelar rapat tertutup dengan perwakilan dokter ahli dan direktur rumah sakit..
“Pemerintah sangat mengapresiasi dedikasi dokter-dokter kita. Kami akui ada kelalaian administratif yang menyebabkan keterlambatan. Ini bukan bentuk pengabaian, tapi kendala sistem. Kami minta maaf dan berkomitmen menyelesaikannya segera,” ujar Wakil Bupati usai rapat.
Meski pelayanan telah kembali normal, insiden ini meninggalkan kesan negatif di mata publik. Banyak warganet di media sosial menyuarakan kekecewaan.
“Kalau dokter saja diprotes karena gaji telat, bagaimana nasib perawat dan bidan honorer? Jangan sampai layanan kesehatan jadi korban politik anggaran,” tulis akun @WargaBuolPeduli di Twitter/X.
Sementara itu, Direktur RSUD Mokoyurli, dr.Maryati A.Hi.Ismail,MARS menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang. “Saat ini semua poli sudah beroperasi seperti biasa. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi pagi. Keamanan dan kenyamanan pasien adalah prioritas utama kami,” katanya dalam rilis resmi singkat.
Insentif daerah bagi dokter ahli di RSUD tipe C/D seperti Mokoyurli merupakan komponen pendapatan yang signifikan, mengingat gaji pokok PNS yang relatif standar. Keterlambatan pembayaran, bahkan hanya satu bulan, dapat berdampak besar pada motivasi dan stabilitas keuangan pribadi tenaga medis.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Buol, dr. H. Syarifuddin, Sp.PD., menegaskan bahwa IDI mendukung hak anggotanya untuk memperjuangkan kesejahteraan, namun juga mengingatkan agar tidak merugikan pasien.
“Kami sedang memediasi antara pemda dan rekan-rekan dokter. Solusi jangka panjangnya adalah penyusunan mekanisme pembayaran insentif yang lebih otomatis dan transparan, agar tidak tergantung pada fluktuasi arus kas daerah,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol,Gamar Lahamade,M.Kes.,MAP menyatakan akan membentuk tim monitoring khusus untuk memastikan pencairan insentif berikutnya tepat waktu. Selain itu, Pemkab Buol berjanji akan mengevaluasi sistem penggajian tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, suasana di RSUD Mokoyurli terpantau kondusif. Namun, mata publik kini tertuju pada janji 7 hari yang diberikan Wakil Bupati. Apakah itu akan ditepati? Ataukah ini hanya awal dari gejolak lain di sektor kesehatan Buol
Sumber : DISKOMINFO – SP
Editor: Arif Chandra Kirana,AMD,A.pkt
(
