BUOL, SULTENG|FAKTAINFODESA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol mengambil langkah tegas dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial (bansos). Hal ini ditandai dengan digelarnya Workshop Pemutakhiran Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Buol, Moh. Nasir Dj. Daimoroto, SH., MH., di Aula Rapat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Buol pada Jumat (26/6/2026).
Kegiatan krusial ini dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas sektor, termasuk Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perwakilan Dinsos Provinsi Sulawesi Tengah, serta narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI. Kehadiran tim pusat menegaskan urgensi penyelarasan data kesejahteraan sosial di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam arahannya, Wabup Moh. Nasir menekankan bahwa agenda ini memiliki urgensi sangat tinggi bagi Kabupaten Buol. Ia menyoroti masih adanya ketidakakuratan data yang menyebabkan dua masalah utama: exclusion error (warga miskin tidak dapat bantuan) dan inclusion error (warga mampu justru menerima bantuan).
“Kita sampai hari ini masih perlu mengupdate masyarakat yang menerima bantuan. Karena masih banyak masyarakat kita yang sangat perlu dibantu tapi tidak terdata. Sebaliknya, ada juga yang tidak wajar menerima bantuan, tapi setiap bulan atau setiap tahun mendapatkan bantuan,” ujar Wabup Moh. Nasir.
Ia juga menyinggung dinamika sosial di lapangan, di mana sering muncul protes dari oknum warga yang tidak memenuhi syarat saat namanya dicoret dari daftar penerima. Oleh karena itu, ia berpesan keras kepada para operator SIKS-NG agar bekerja secara profesional, objektif, dan berani melakukan verifikasi tanpa memedulikan tekanan emosional atau kepentingan kerabat.
“Jangan memanipulasi data demi kepentingan keluarga yang sebenarnya tidak berhak. Integritas petugas adalah kunci keadilan bansos,” tegasnya.
Ketua Panitia sekaligus Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Buol, Moh. Fadli S. Padjimbung, S.Sos., melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari seluruh Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan se-Kabupaten Buol dan Pendamping Sosial di 11 kecamatan.
Menurut Fadli, SIKS-NG merupakan instrumen utama untuk mengawal validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas ujung tombak pengelolaan data agar proses verifikasi berjalan optimal.
5 Target Output Utama Workshop:
1. Peningkatan Keterampilan Teknis: Operator mahir menggunakan menu terbaru aplikasi SIKS-NG.
2. Kesamaan Persepsi: Satu pemahaman tentang regulasi usulan, sanggahan, dan verifikasi data.
3. Data Valid & Akurat: Pemutakhiran data di tingkat tapak lebih cepat dan akuntabel.
4. Bansos Tepat Sasaran: Meminimalisir kesalahan inklusi dan eksklusi.
5. Sinergi Lintas Sektor: Koordinasi kuat antara Bappeda (perencanaan), Dinsos (pengawasan), dan Desa (eksekusi).
Atas nama Pemkab Buol, Wabup menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Pusdatin Kemensos RI yang telah hadir sebagai narasumber. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinsos Provinsi Sulteng dan jajaran Dinsos Kabupaten Buol atas sinergi yang terus dibangun.
Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan database kesejahteraan sosial yang bersih, transparan, dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat Buol. Dengan data yang valid, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran bansos benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.***
Sumber : DISKOMINFO
Editor : Syafri Sakula
