Beranda / Berita Daerah / Perkuat Sinergi Pembangunan 2027, Bupati Buol Kirim 6 Kepala Dinas Ikuti Forum Perangkat Daerah di Palu

Perkuat Sinergi Pembangunan 2027, Bupati Buol Kirim 6 Kepala Dinas Ikuti Forum Perangkat Daerah di Palu

BUOL,SULTENG |. FAKTAINFODESA – Pemerintah Kabupaten Buol terus menunjukkan komitmennya dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas provinsi dan nasional. Langkah strategis ini diwujudkan dengan mengirimkan enam kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kunci untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah Sulawesi Tengah yang berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu (8/4/2026), di Kota Palu.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah. Forum ini menjadi ajang krusial bagi seluruh kabupaten/kota di Sulteng untuk mematangkan rencana kerja tahun anggaran 2027 mendatang.

Fokus pada “9 Program Berani

Kepala Bappeda, Penelitian, dan Pengembangan (Litbang) Kabupaten Buol, Satar Badang, menjelaskan bahwa forum ini memiliki tujuan utama untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan tematik. Fokus utamanya adalah penguatan 9 Program Berani yang dicanangkan pemerintah provinsi, yang mencakup isu-isu strategis seperti penurunan stunting, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Di forum itu, kita mendampingi masing-masing urusan OPD se-Sulawesi Tengah untuk mem-follow up usulan sesuai tugas dan fungsi masing-masing kepala OPD. Tujuannya agar semua usulan tersebut selaras dengan target pembangunan tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Satar Badang saat dikonfirmasi.

Menurut Satar, diskusi dalam forum tersebut sangat teknis dan substantif. Para kepala dinas dibahas secara mendalam mengenai strategi penurunan angka stunting, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta stimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Semua arah kebijakan ini bermuara pada komitmen mewujudkan 9 Program Berani yang inklusif dan berkelanjutan.

Peluang 15 Usulan Prioritas per Daerah

Hasil dari forum ini akan berdampak langsung terhadap perbaikan Rencana Kerja (Renja) OPD di lingkungan Pemkab Buol, serta penyempurnaan usulan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.

Satar mengungkapkan adanya peluang besar bagi daerah melalui mekanisme ini. “Setiap kabupaten/kota akan diterima sebanyak 15 usulan program prioritas. Usulan-usulan yang masuk dalam klaster ‘9 Program Berani’ ini nantinya akan diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk didanai atau difasilitasi hingga ke tingkat nasional melalui Rapat Kerja Teknis (RAKORTEK) dengan kementerian terkait,” jelasnya.

Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program vital di Buol yang sebelumnya terkendala keterbatasan anggaran daerah, dengan memanfaatkan skema pendanaan dari provinsi maupun pusat.

Enam OPD Kunci Turun Langsung

Untuk memastikan usulan yang dibawa berkualitas dan sesuai kebutuhan riil di lapangan, Pemkab Buol menerjunkan enam kepala dinas yang membidangi sektor paling strategis, yakni:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Fokus pada kualitas SDM dan pendidikan).

2. Dinas Pertanian (Fokus pada ketahanan pangan dan produktivitas petani).

3. Dinas Kesehatan (Fokus pada penurunan stunting dan layanan kesehatan dasar).

4. Dinas Lingkungan Hidup (Fokus pada keberlanjutan ekosistem).

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Fokus pada mitigasi dan tanggap darurat).

6. (Catatan: Dalam data disebutkan Dinas Kesehatan dua kali, kemungkinan satu lagi adalah Dinas terkait lainnya seperti Dinas Koperasi/UMKM atau Dinas PUPR, namun berdasarkan teks asli, fokus utamanya tetap pada sektor-sektor prioritas 9 Program Berani).

Kehadiran para kepala dinas ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan program yang tajam, terukur, dan siap dieksekusi pada tahun 2027.

Harapan Baru bagi Masyarakat Buol

Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Pemerintah Kabupaten Buol berharap dapat menarik lebih banyak perhatian dan dukungan sumber daya dari pemerintah pusat dan provinsi. Sinkronisasi perencanaan ini bukan hanya soal administrasi, melainkan langkah nyata untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Buol, khususnya dalam mengatasi masalah mendasar seperti stunting dan kemiskinan.

Dengan kolaborasi yang erat antara Bappeda Buol, para kepala dinas, dan Pemprov Sulteng, optimisme untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Bumi Marawola semakin terbuka lebar.**

(Redaksi)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *