BUOL,SULTENG | FAKTAINFODESA – Harapan besar masyarakat Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten buol Sulawesi Tengah, kini berubah menjadi kecemasan dan kekecewaan. Pasalnya, janji pemerintah untuk menggelontorkan dana sebesar Rp10 miliar melalui skema IJD (Investasi Jasa Daerah) bersama konsultan BPJN untuk perbaikan infrastruktur vital di desa mereka, hingga saat ini belum juga terlihat wujud nyatanya di lapangan.
Proyek strategis yang dinanti-nantikan tersebut mencakup perbaikan Jalan Poros menuju Pelabuhan Lokodidi serta perbaikan jalan ruas di dalam wilayah Desa Lokodidi , Kedua akses ini merupakan nadi perekonomian bagi warga, terutama dalam mendistribusikan hasil bumi dan nelayan dari pelabuhan ke pusat kota maupun pasar.
Warga Menanti, Proyek Tak Kunjung Nampak
Meskipun informasi mengenai alokasi dana sebesar Rp10 miliar telah beredar dan menjadi harapan baru bagi perbaikan infrastruktur yang selama ini rusak parah, realitas di lapangan berkata lain. Hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda aktivitas pembangunan, seperti kedatangan alat berat, pengukuran lahan, atau pemasangan papan proyek yang biasanya menandakan dimulainya sebuah pekerjaan.
“Kami sangat berharap dengan adanya dana sepuluh miliar itu, jalan kami yang rusak parah bisa segera diperbaiki. Apalagi jalan poros ke pelabuhan itu sangat penting buat ekonomi kami. Tapi sampai sekarang, kok belum nampak sama sekali? Alat berat saja tidak ada,” keluh salah satu tokoh masyarakat Desa Lokodidi.
Pertanyaan Besar Terhadap Dinas PUPR
Masyarakat mulai mempertanyakan koordinasi dan tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Buol, khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai dinas teknis yang berwenang. Warga bertanya-tanya, apakah proyek tersebut benar-benar akan direalisasikan, ataukah hanya sebatas wacana dan janji politik semata?
“Kami mendengar kabar dana sudah ada lewat BPJN Consulting, tapi kenapa di lapangan kosong? Kami butuh kejelasan dari Pemkab Buol dan Dinas PUPR. Jangan sampai dana segitu besarnya hanya jadi berita, sementara rakyat tetap menderita karena jalan rusak,” tegas warga lainnya
Ketidakjelasan ini memicu spekulasi di kalangan warga mengenai hambatan administratif, masalah lelang, atau bahkan potensi penyimpangan dalam proses persiapan proyek tersebut.
Desakan Transparansi dan Segera Eksekusi
1. Kejelasan Status Proyek: Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas PUPR diminta segera memberikan keterangan resmi mengenai status terkini proyek senilai Rp10 miliar tersebut. Apakah masih dalam tahap lelang, pembebasan lahan, atau ada kendala lain?
2. Segera Mulai Pembangunan: Jika semua administrasi sudah selesai, warga mendesak agar eksekusi fisik segera dimulai tanpa penundaan lebih lanjut.
3. Transparansi Anggaran: Masyarakat meminta transparansi dalam penggunaan dana tersebut agar sesuai dengan peruntukan yaitu perbaikan Jalan Poros Pelabuhan dan ruas dalam desa.
Warga menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan ini. Infrastruktur yang baik adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mereka berharap janji manis pengucuran dana miliaran rupiah tersebut tidak berakhir menjadi kekecewaan yang berlarut-larut, melainkan segera menjadi kenyataan yang menyejahterakan masyarakat Desa Lokodidi.***
( Syafri Sakula )
